 |
| Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli. Foto/IST |
BORNEOCENTER.ID, Barito Utara - DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan pentingnya sinkronisasi antara usulan perangkat daerah dan pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam proses perencanaan anggaran. Hal ini dinilai krusial agar kebijakan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli,
menekankan bahwa kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif menjadi
kunci dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Aula
Bappedalitbang pada Selasa (11/3/2025), Henny menegaskan bahwa proses
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui mekanisme
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, serta
koordinasi yang intens dengan DPRD.
“Pokok pikiran DPRD disusun melalui proses yang terstruktur,
termasuk reses, kunjungan kerja, dan rapat dengar pendapat. Semua tahapan ini
dilakukan agar anggaran yang dirancang benar-benar berdampak positif bagi
masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus memperkuat fungsi
pengawasannya dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD. Langkah ini dilakukan untuk
memastikan kebijakan anggaran tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga
mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.
Forum tersebut dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di Barito Utara.