 |
| Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, Pj. Bupati Barito Utara Drs. Muhlis serta saat Menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto/Setwan Barut |
BORNEOCENTER.ID,
Barito Utara - Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini menghadiri kegiatan Jogja Expo Center dalam
rangka Rapat Koordinasi Kepala Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
RI Wilayah III pada Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bebas korupsi.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh enam provinsi yang masuk
dalam Wilayah III, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pejabat daerah turut
hadir, termasuk Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, Pj. Bupati Barito Utara
Drs. Muhlis, serta Pj. Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Jufriansyah. Acara
ini juga mendapat perhatian khusus dengan kehadiran langsung Ketua KPK RI, Setyo
Budianto.
Dalam rakor tersebut, seluruh gubernur, bupati/wali kota,
ketua DPRD, serta Sekretaris Daerah dari wilayah kerja Direktorat Koordinator
Sub Wilayah III KPK RI turut serta. Selain itu, hadir pula jajaran pejabat KPK,
Forkopimda DIY, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY.
Ketua KPK, Setyo Budianto, dalam arahannya menyoroti
langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia
menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan integritas
dalam penyelenggaraan pemerintahan serta transparansi dalam pengelolaan
anggaran. Setyo juga mengingatkan pentingnya evaluasi indikator penilaian
korupsi dan menjadikan pemerintahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan
kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini,
menyampaikan apresiasi kepada KPK atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia
menegaskan komitmen pihak legislatif untuk bekerja sama dengan eksekutif dalam
membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Barito Utara.
"Kami siap bersinergi demi terciptanya tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.